MENGAPA HONORER K2 BELUM DAPAT DIANGKAT MENJADI PNS? INI JAWABANNYA

Pilahberita.com – Assalamualaikum wr. wb. Sahabat pilah berita diseluruh indonesia.Masalah tenaga honorer kategori II terjadi karena pengaruh penyelenggaraan pilkada yang telah dilakukan selama ini. Para pejabat daerah yang melakukan perekrutan tenaga honorer.  Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dijadikan sebagai janji dalam kampanye pilkada. Dalam PP No. 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pasal 1 angka 1 tentang kewenangan “pejabat lain” yang tidak dijelaskan sehingga menyebabkan multi tafsir. Ketentuan tentang pejabat lain membuat seolah siapapun dapat mengangkat seseorang menjadi tenaga honorer.
MENGAPA HONORER K2 BELUM DAPAT DIANGKAT MENJADI PNS? INI JAWABANNYA
Demo Honorer k2
Padahal dalam PP No. 48 Tahun 2005 pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang berhak mengangkat tenaga honorer hanya Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu: gubernur, bupati, dan walikota. Peraturan pemerintah tentang tenaga honorer antara lain, PP 48/2005, menjadi PP 43/2007 dan PP 56/2012 dalam ketiga peraturan pemerintah tersebut kategorisasi tenaga honorer berubah-ubah terutama terkait batas usia tenaga honorer, hal ini yang menyebabkan jumlah honorer berubah-ubah, dan cenderung terus bertambah.

Dalam PP No. 48 Tahun 2005 pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) telah dijelaskan bahwa:

Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan bertahap mulai Tahun Anggaran 2005 dan paling lambat selesai Tahun Anggaran 2009, dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam hal tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum tahun Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal ini menjelaskan bahwa seharusnya pengangkatan tenaga honorer telah selesai pada tahun 2009 namun seiring berjalannya waktu proses pengangkatan tenaga honorer belum dapat terselesaikan. Untuk mengatasi pengangkatan tenaga honorer yang terus dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maka pemerintah menerbitkan  PP No. 43 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer memiliki skala prioritas yaitu: a. guru; b. tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan; tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan d. tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. Namun, penentuan skala prioritas juga belum dapat menyelesaikan proses pengangkatan tenaga honorer.

Ppemerintah merasa perlu menerbitkan PP No. 56 Tahun 2012 untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Penjelasan dalam PP No. 56 Tahun 2012 yang memberikan istilah tenaga honorer kategori I yaitu tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD harus selesai proses pengangkatannya pada tahun 2012 dan tenaga honorer kategori II yaitu tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah namun penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD harus selesai proses pengangkatannya pada tahun 2014. Sebagai tindak lanjut dari aturan tersebut maka pemerintah mengadakan tes CPNS bagi tenaga honorer kategori II. Tes CPNS bagi tenaga honorer kategori II telah dilakukan pada tanggal 4 November 2013 diikuti oleh 650.252 tenaga honorer kategori II. Setelah tes CPNS, pengumuman hasil tes menyatakan 210.296 tenaga honorer kategori II lulus tes CPNS. Sedangkan tenaga honorer kategori II sejumlah 439.956 orang dinyatakan tidak lulus tes CPNS.

Tabel 1.1. Tenaga Honorer Kategori II yang Tidak Lulus CPNS
No.JabatanTidak Lulus
  JumlahPersentase (%)
1.Pendidik157.55535.8
2.Kesehatan6.1061.4
3.Penyuluh1.8080.4
4.Administrasi274.48762.4
 Jumlah439.956100.0

Tes CPNS yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2013 tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS karena ketentuan tenaga honorer tidak masuk sebagai salah satu kriteria Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, banyaknya tenaga honorer kategori II yang tidak lulus tes CPNS membuat permasalahan tenaga honorer belum juga terselesaikan. Tenaga honorer kategori II yang belum lulus tes CPNS menginginkan agar tetap dapat diangkat menjadi CPNS tanpa melalui tes mengingat masa kerja mereka yang sudah lama bekerja di instansi pemerintah dan banyaknya tenaga honorer yang berada di usia lanjut dan tidak mampu lagi mengikuti tes CPNS.


Tabel 1.4. Profil THK II yang Tidak Lulus tes CPNS Tahun 2013 berdasarkan Usia
No.UsiaTidak Lulus
Jumlah%
1.< 27820.0
2.27-34209.82647.7
3,35-40119.80027.2
4.41-4577.52617.6
5.46-5027.7966.3
6.> 504.9261.1

Sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemerintahan dituntut untuk melakukan transformasi birokrasi dan pengelolaan SDM aparatur menuju birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani. Tantangan menuju Smart ASN 2024 juga harus dijawab dengan melakukan berbagai perbaikanbaik dari sisi perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kapasitas, dan reformasi kesejahteraan. Profil ASN yang diinginkan yang mampu bersaing menuju Smart ASN 2024 antara lain: integritas, IT dan Bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Berdasarkan pasal 6 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN pegawai ASN terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketentuan mengenai status tenaga honorer dihapuskan karena dianggap tidak memenuhistandar untuk menjadi ASN. Sementara payung hukum tentang pengangkatan tenaga honorer yaitu PP No. 56 Tahun 2012 dianggap telah kadaluwarsa mengingat ketentuan dalam pasal 6 menyatakan bahwa:

Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi Tahun Anggaran 2005 sampai dengan formasi Tahun Anggaran 2012.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk formasi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6 ayat (3) menjelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer kategori II dilakukan hanya sampai tahun anggaran 2014. Hal ini berarti, setelah tes CPNS yang dilakukan pada tanggal 4 November 2013 maka tidak ada tes CPNS lagi yang khusus diselenggarakan untuk mengangkat 439.956 orang dinyatakan tidak lulus tes CPNS. Padahal tenaga honorer kategori II hingga saat ini tetap dan terus bekerja meskipun tidak jelas kapan diangkat menjadi CPNS.

Komisi II DPR. RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri serta merupakan mitra kerja Kementerian PANRB telah menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait permasalahan tenaga honorer antara lain dari: Forum Honorer Kategori 2 (FHK 2 I), Gerakan Honorer Kategori 2 Indonesia Bersatu (GHK2IB) Jakarta, Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Bidan PTT, dan lain-lain. Mereka menyampaikan keinginan untuk diangkat menjadi CPNS tanpa tes mengingat keterbatasan usia yang tidak mampu lagi mengikuti tes CPNS. Oleh karena itu, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian PANRB para anggota Komisi II DPR RI selalu menyampaikan aspirasi masyarakat terutama tenaga honorer kategori II yang ingin diangkat menjadi CPNS.

Kerja keras dan pengabdian tenaga honorer kategori II kepada negara harus dipertimbangkan dan negara harus dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Komisi II DPR RI kemudian membentuk panja Reformasi Birokrasi agar dapat membahas masalah tenaga honorer secara mendalam. Sebenarnya kesepakatan Komisi II DPR RI dan Kementerian PANRB terkait pengangkatan 439.956 orang menjadi CPNS telah ada sejak tanggal 15 September 2015 yang tertuang dalam kesimpulan rapat yang menyatakan bahwa:

“Komisi II DPR RI dan Kementrian PAN RB sepakat untuk mengangkat tenaga honorer kategori II sejumlah 439.956 orang menjadi PNS melalui verifikasi.”

Selanjutnya pemerintah membuat Road Map Penanganan Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK II) Tahun 2015-2019. Namun, roadmap tersebut tidak dilaksanakan oleh Kementerian PANRB dengan alasan ketiadaan payung hukum dan anggaran untuk mengangkat 439.956 orang tenaga honorer kategori II. Padahal Komisi II DPR RI sudah meminta kepada Kementerian PANRB untuk membuat payung hukum yang baru untuk pengangkatan 439.956 orang tenaga honorer kategori II serta telah mendapatkan dukungan anggaran tahun 2016 dari Kementerian Keuangan.

Sampai saat ini Komisi II DPR RI tetap meminta roadmap penanganan tenaga honorer kategori II untuk dapat menjadi CPNS dalam setiap rapat dengan Kementerian PANRB, meskipun PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS telah diterbitkan oleh pemerintah yang hingga saat ini masih merupakan satu-satunya PP yang terbit dari 6 PP yang dijanjikan merupakan turunan dari UU ASN. Dalam pasal 19 PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dijelaskan bahwa pengadaan CPNS dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya seleksi: seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

Hal ini menyiratkan bahwa pengangkatan 439.956 orang tenaga honorer kategori II menjadi CPNS tetap harus melalui tes dan bersaing dengan pelamar umum lainnya yang memiliki usia lebih muda dan kemungkinan kecakapan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih tinggi. Jalan lain yang sedang ditempuh DPR RI melalui Badan Legislatif adalah dengan melakukan revisi UU ASN dengan memasukkan ketentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tanpa tes, namun hingga saat ini proses pembahasannya belum mendapatkan kemajuan yang signifikan.

Sumber : mahasiswa.co.id

Demikian berita dan informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat untuk bapak dan ibu sekalian. Jika bermanfaat, mohon untuk like, komen dan bagikan ke yang lain ya, akhirkata wassalamualaikum wr. wb., selamat malam dan salam sejahtera.

0 Response to "MENGAPA HONORER K2 BELUM DAPAT DIANGKAT MENJADI PNS? INI JAWABANNYA"

Posting Komentar