TERNYATA, RENCANA PENGHAPUSAN SERTIFIKASI GURU OLEH MENTERI MUHADJIR DISAMBUT BAIK PARA GURU
Pilahberita.com –
Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore bapak dan Ibu Guru serta sahabat
Pilahberita lainnya dimanapun berada. Salam hangat dan sejahtera untuk kita
semua. Pada kesempatan kali ini redaksi Pilahberita hadir dengan informasi rencana
penghapusan sertifikasi guru oleh menteri muhadjir disambut baik para guru,
simak info selengkapnya dibawah ini...
Menteri baru
kebijakan baru. Kalimat yang belakanganmulai akrab di telingan masyarakat.
Salah satunya adanya informasi rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Muhadjir Effendy tentang penghapusan sertifikasi guru.
Rencana ini
mendapat tanggapan beragam, termasuk di Kabupaten Sampang. Jika rencana
pengahapusan tunjangan sertifikasi guru benar akan dilakukan, maka yang
ditekankan tentang pengganti dari program tersebut.
Kepala Dinas
Pendidikan Sampang Heru Purnomo melalui Kabid Tenaga Pendidik (Tendik) Achmad
Mawardi mengaku, menerima informasi terkait hal itu sebatas dari kalangan
guru pegawai negeri sipil (PNS) maupun non PNS di lungkungan Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Sampang. Sehingga dia belum bisa memastikan kebenaran
informasi tersebut.
“Kalau
informasi secara resmi dari Kemendikbud belum ada, hanya sebatas wacana dari
sejumlah guru,” ujarnya kepada Kabar Madura, Minggu, (21/8).
Jika
penghapusan itu benar terjadi, kata Mawardi, akan meminta kepada semua guru
agar tidak resah. Karena dia meyakni, setiap mengubah kebijakan, pasti memiliki
dasar dan sudah memalui pertimbangan tersendiri. Pihaknya sebatas mengikuti
kebijakan dari pusat, sehingga akan mengikutinya.
Berdasarkan
data Disdik Sampang,total penerima tunjangan sertifikasi sebanyak 3.285 guru.
Dengan rincian guru PNS 2.968 dan non PNS 317 orang. Guru tersebut tersebar di
14 kecamatan dan berjenjang mulai dari guru sekolah dasar (SD) hingga SMA/SMK.
Anggota
Komisi IV DPRD Sampang Maniri juga menanggapirencana penghapusan sertifikasi
guru tersebut. Ditegaskan, yang menjadi perhatiannya adalah tentang program
penggantinya. Sistem pendataan guru calon penerima tunjangan itu juga perlu
diperketat. Dia khawatir, guru penerima tunjangan bukan murni karena kualitas
atau kompetensinya.
Dia
berharap, rencana penghapusan sertifikasi guru itu menjadi pintu dalam
memperbaiki sistem tunjangan terhadap guru.
“Kalau hanya
sekedar mengahapus tanpa adanya progam lain untuk kesejahteraan guru tentu saya
sangat tidak setuju. Selain itu, yang harus dievaluasi sistem pendataanya,
karena khawatir orang-orang yang menerima tunjangan ini hanya sekedar mengejar
sertifikasi bukan murni untuk memajukan pendidikan,” teganya.(mam/waw)
Add line official Berita PNS dan Guru disini ya >> http://line.me/ Bagi Yang Menggunakan Hape Android, Download Juga Aplikasi Berita PNS dan Guru Di Sini >> https://play.google.com/BeritaPNSdanGuru
Sumber : korankabar.com
Demikian Berita dan
informasi yang dapat redaksi Pilahberita bagikan pada malam hari ini. Semoga
bermanfaat untuk bapak dan ibu. Jika berkenan mohon dibagikan ya beritanya dan
berikan komentar di kolom komentar dibawah ini. Terima kasih karena telah tetap
setia bersama Pilahberita.com, situs berita resmi PNS dan Guru, terbaru,
terupdate dan terpercaya di Indonesia.
Uang sertifikasinya buat honorer aja biar adil,sertifikasi itu spt gaji buta saja.
BalasHapus