Pilahberita.com – Selamat malam sahabat Pilahberita dimanapun berada. Kebijakan pemerintah mengangkat CPNS dari guru garis depan (GGD), bidan PTT, dokter PTT, serta penyuluh kembali dikritisi politikus Senayan.
Politikus Gerindra Bambang Riyanto mengatakan, ketiga formasi jabatan tersebut hanya diangkat melalui Peraturan Menteri sehingga posisinya tidak kuat.
DPR : PENGANGKATAN GURU GARIS DEPAN (GGD), BIDAN PTT DAN DOKTER PTT MENJADI PNS TIDAK SAH SECARA HUKUM !!
CPNS
GGD diangkat lewat Permendikbud. Sedangkan bidan dan dokter PTT melalui Permenkes.
Sementara itu, penyuluh diangkat lewat Permentan.
"Bagaimana bisa kuat pengangkatan mereka menjadi CPNS. Sementara payung hukum yang digunakan hanyalah Permen," kata Bambang kepada JPNN, Sabtu (8/4).
Selama ini, pengangkatan CPNS menggunakan dasar hukum undang-undang‎ yang teknisnya lewat peraturan pemerintah.
Hal itu berbeda dengan tahun ini yang pengangkatannya hanya lewat Permen lantaran PP turunan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) belum ditetapkan.
"Masa Permen lebih kuat dari UU. Yang benar saja, toh, jangan dibolak-balik aturannya," kritik anggota Komisi II DPR RI ini.
Dia menambahkan, kebijakan bisa digugat karena tidak sesuai tata aturan perundang-undangan. ‎
Dengan demikian, kedudukan GGD, penyuluh, bidan dan dokter PTT tidak sah secara hukum.
Dilansir dari situs www.jpnn.com


Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like komen dan bagikan info ini ya. Terima kasih


EmoticonEmoticon