PILAHBERITA.COM – Selamat siang sahabat pilahberita di seluruh indonesia. Kesempatan kali ini redaksi pilahberita kembali hadir dengan informasi tentang revisi uu asn yang merupakan pintu masuk honorer untuk diangkat menjadi pns yaitu sebanyak 439 ribu pegawai honorer berpeluang diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Saat ini, DPR sedang menggodok revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan akan menjadi payung hukum untuk pengangkatan pegawai honorer.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Arif Wibowo menyatakan, nasib pegawai honorer selama ini memang belum jelas. Sebab, tidak ada payung hukum yang menaungi mereka.
Tentu, lanjut dia, mereka sangat rentan mendapat diskriminasi dan kesewenang-wenangan.
’’Mereka bisa dengan mudah diberhentikan. Pejabat terkait bisa dengan mudah memindah atau memutus kontrak kerja mereka,’’ katanya.
Legislator asal Madiun, Jatim, itu menyatakan, untuk melindungi hak-hak mereka, DPR mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam revisi itu, bakal dicantumkan ketentuan pengangkatan pegawai honorer. ’’Dengan undang-undang itu, pemerintah punya payung hukum untuk mengangkat mereka,’’ kata dia.
Arif mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 439 ribu pegawai honorer yang dijanjikan pemerintah untuk diangkat sebagai PNS.
Tetapi, hingga sekarang, mereka belum juga menjadi PNS. Pegawai-pegawai itulah yang akan menjadi fokus perhatian dengan tetap melakukan proses verifikasi dan validasi. ’’Tentu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara,’’ katanya.
Politikus PDIP itu menyatakan, setelah pengangkatan seluruh pegawai honorer sebagai PNS, tidak boleh lagi ada pejabat mempekerjakan pegawai honorer. Yang ada hanya PNS.
’’Dengan aturan itu, tidak akan muncul lagi persoalan pegawai honorer yang sudah lama tidak terselesaikan,’’ terang Arif.
BERSIAPLAH ! REVISI UU ASN, 439 RIBU HONORER AKAN DIANGKAT PNS,
Honorer bahagia disetujuinya revisi uu asn
Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy menambahkan, DPR sangat serius mengatasi persoalan pegawai honorer. Selama ini banyak pengaduan yang masuk terkait nasib mereka yang tidak jelas.
’’DPR tidak tinggal diam, tetapi mencari solusi yang tepat. Yaitu, merevisi undang-undang,’’ katanya.
Menurut Lukman, sebenarnya yang lebih berkompeten dalam birokasi adalah pemerintah. Seharusnya pemerintah yang mengajukan revisi undang-undang tersebut. Namun, saat ini revisi Undang-Undang ASN sudah disahkan menjadi inisiatif DPR.
Karena itu, pemerintah bisa melakukan kajian terhadap usul tersebut. ’’Ini sudah disetujui dan kami harus ikut,’’ ungkap dia.
Lukman menambahkan, pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam, bahkan punya peluang untuk menolak usulan itu.
Namun keputusan akhir akan ditentukan dalam pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Sebab, parlemen tidak bisa sendirian membahas undang-undang.
Sementara itu, Ketua Forum Bidan Desa PPT Indonesia Lilik Dian Ekasari menyatakan, pihaknya sangat mendukung rencana pengangkatan pegawai honorer.
Banyak sekali bidan desa berstatus pegawai tidak tetap (PTT) yang nasibnya tidak jelas. Mereka sudah bekerja cukup lama, tetapi sampai sekarang masih sebagai pegawai tidak tetap.
Dia mengungkapkan, tahun lalu terdapat 42.245 orang yang mengikuti computer assisted test (CAT).
’’Kami mendesak pemerintah segera mengumumkan CPNS bidan desa,’’ terang dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Lilik menjelaskan, persoalan pegawai honorer kadang menjadi ladang pungli bagi oknum pejabat.
FOLLOW BERITA PNS DAN GURU DISINI : 
Berkali-kali bidan desa menjadi korban pungli saat perpanjangan kontrak kerja. Dia yakin, jika mereka diangkat menjadi PNS, tidak ada lagi praktik melanggar hukum itu.
Sumber : www.jpnn.com
Demikian informasi seputar honorer yang dapat kami bagikan siang hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis untuk para tenaga honorer di seluruh indonesia. Mohon untuk like, komen dan share artikel ini ya.. terima kasih.

2 komentar

Pemerintah tidak adil...hanya mengangkat tenaga honorer k1 dan k2 saja sedangkan k3 atau honorer non Kategori seharusnya juga diangkat PNS mengingat honorer k3 ataubnon kategori hanya beda 1 tahun dengan k2 yaitu TMT 2005-2006..jangan jadikan kami tenaga honorer sebagai SAPO perah, padahal kami mengabdi hidup bekerja melayani rakyat sudah 11 tahunan...seharusnya pemerintah perhatikan nasib honorer k3 atau non Kategori untuk diangkat menjadi PNS tanpa test sebagaimana juga honorer k1 dan k2..

Jika pemerintah berlaku adil kepada honorer, seharusnya pemerintah jangan terfokus kepada permasalahan honorer k2 saja...tetapi harus melihat secara komprehensif agar rasa keadilan bagi honorer itu dapat terealisasi dengan benar dan tepat...seperti tenaga honorer k3 atau biasa disebut honorer non kategori, padahal TMT nya mulai bekerja berkisar antara tahun 2005-2006, jika dilihat dengan TMT k2 hanya beda 1 tahun...masa Sampai saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah padahal honorer k3 atau honorer non kategori ini sudah mengabdi cukup lama +/- 11 tahun...seharusnya pemerintah juga mengangkat mereka menjadi PNS... Jangan di anak tiriskan...honorer k3 atau non Kategori juga manusia yg punya keluarga untuk diberi makan dan me sekolahkan anak...pemerintah harus bersikap ADIL dan tidak Menzolimi tenaga honorer k3 atau non Kategori untuk diangkat langsung menjadi PNS seperti k1 dan k2...semoga keadilan diNKRI ini masih ada...terimakasih


EmoticonEmoticon