Pilahberita.com – Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam bapak dan Ibu Guru serta sahabat Pilahberita lainnya dimanapun berada. Salam hangat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini redaksi Pilahberita hadir dengan informasi dari kebijakan baru gaji PNS 2017 dari kabinet baru pak Jokowi, simak info selengkapnya dibawah ini...
Hari ini tepat tanggal 16 Agustus 2016, dijadwalkan bahwa Presiden Joko Widodo akan berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2017 di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi juga akan menyampaikan arah kebijakan gaji Pegawai Negeri Sipil  (PNS) tahun 2017.
Pada tahun 2016 ini, pemerintah membuat kebijakan baru yaitu gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Pada saat itu, para pensiunan pun rencananya akan diberikan THR, namun pada akhirnya hanya PNS saja yang mendapatkan gaji ke-14 tersebut. Gaji ke-14 ini sebagai pengganti kenaikan pokok PNS setiap tahunnya. Untuk tahun 2017 nanti, pemerintah belum bisa memastikan apakah kebijakannya sama dengan tahun 2016, dengan memberikan THR/gaji ke-14 tanpa menaikan gaji pokok.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sidang kabinet awal Agustus lalu, membahas draf nota keuangan dan postur APBN 2017. Presiden Jokowi juga memberikan sinyal untuk tetap melakukan efesiensi anggaran negara kepada para menteri di kabinet kerja.
Add line official Berita PNS dan Guru disini ya >>                                                    
Bagi Yang Menggunakan Hape Android, Download Juga Aplikasi Berita PNS dan Guru Di Google Playstore disini >>                                                                   
Seperti kita ketahui, semenjak Menteri Keuangan dijabat oleh "sang Srikandi" Sri mulyani, postur APBNP dipangkas sebesar 133,8 triliun. Pemangkasan belanja diterima hampir semua kementerian/lembaga dengan besaran Rp 65 triliun serta transfer daerah Rp 68,8 triliun. Sementara pada sisi penerimaan, diperkirakan akan terjadi pengurangan penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun.
Penghematan ini tidak menyentuh belanja rutin pegawai, namun yang terlihat signifikan adalah penghematan yang dibebankan kepada perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, biaya rapat dan pemotongan dari belanja iklan serta honorarium kegiatan.
Dengan adanya pemotongan tersebut, pasti akan berdampak kepada rancangan APBN 2017. Seperti yang pernah Sri Mulyani katakan bahwa penyusunan APBN harus berdasarkan kredibilitas, yang berarti APBN harus mengacu pada realisasi bukan menggunakan angka yang direncanakan. Faktanya selama dua tahun terakhir ini realisasi penerimaan pajak jauh dari target karena basis perhitungannya sangat
tinggi.
Pada APBNP tahun 2016, anggaran untuk pos belanja pegawai termasuk THR mencapai Triliun atau 26 % dari keseluruhan belanja Pemerintah Pusat berdasarkan jenisnya. Pos belanja pegawai naik secara signifikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 dan 2014. Jadi bisa saja dalam rancangan APBN 2017 belanja pegawai menurun dibandingkan dengan APBN 2016 dengan mengurangi pos-pos di luar gaji dan tunjangan salah satunya dengan meniadakan THR. Rincian realisasi alokasi pegawai 2015 dan 2014 dapat disimak pada tabel dibawah ini :
Demikian akan ada beberapa opsi yang memungkinkan untuk diambil dengan terkait kebijakan gaji pada tahun 2017. Opsi pertama adalah sama dengan tahun 2016 yaitu PNS mendapatkan gaji 13 dan gaji 14 yang tidak menambah beban negara. Opsi kedua adalah menaikkan jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7% , sedangkan target tahun 2016 sebesar 5,2 %, data pertumbuhan ekonomi sampai Semester I 2016 menurut BPS sebesar 5,04 persen. Nampaknya skenario ini bisa di kesampingkan.
Untuk pilihan ketiga adalah mempertahankan daya beli PNS dari inflasi yakni dengan memberikan semacam dana kompensasi namun gaji pokok tetap dan ada gaji 13. Hampir sama dengan pemberian gaji 14 namun dengan angka yang lebih kecil dari gaji pokok tujuannya agar daya beli PNS tidak menurun. Skenario keempat, gaji tidak naik diberikan gaji 13 tanpa THR.
Sumber : asn.cpns.com

Demikian Berita dan informasi yang dapat redaksi Pilahberita bagikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk bapak dan ibu. Jika berkenan mohon dibagikan ya beritanya dan berikan komentar di kolom komentar dibawah ini. Terima kasih karena telah tetap setia bersama Pilahberita.com, situs berita resmi PNS dan Guru, terbaru, terupdate dan terpercaya di Indonesia.

3 komentar

Kebijakan kabinet ini kenapa berpihak pada PNS? Ingat perkataan Menpan ASN dan Pernyataan Menkeu kala itu Pensiunan sudah tidak dihitaukan, katanya "Pensiunan Sudah Tidak ada Kontribusinya pada Negara". Secara langsung ya tapi ingat keberadaan ASN/PNS sekarang adalah turunan Pensiunan yang masih berupa makluk hidup dan perlu dipikirkan kelangsungan hidupnya demi tercapainya bunyi Pasal 33 UUD 1945, kami masih punya beban anak sekolah, biaya hidup dsb layaknya ASN yang aktif, lalu kepada siapa kami minta perimbangan hak penghasilan? Kalau karyawan masih pada pimpinan lagi-lagi juga Depnaker yang nota bene kepanjangan pemerintah, apalagi ASN/PNS aktif, lalu kalau beban hidup kami semakin tinggi akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada siapa kami mengadu? Totong wahai pimpinan yang bijaksana pikirkan kami orang tuamu ini, keberadaan ASN/PNS adalah kelanjutan kami para pensiunan/Werdatama, pensiunan yang kami terima semakin tidak bisa menguber daya beli kebutuhan hidup. Sedangkan ASN/PNS yang baru bisa menikmati Tukin yang mana perolehanya adalah jasa kami pensiunan diera lima tahuna sebelunya, dan kami yang menjadi bahan pertimbangan tidak merasakan betapa bermanfaatanya Tukin, lalu sekali lagi kepada siapa kami harus mengadu?

Kebijakan kabinet ini kenapa berpihak pada PNS? Ingat perkataan Menpan ASN dan Pernyataan Menkeu kala itu Pensiunan sudah tidak dihitaukan, katanya "Pensiunan Sudah Tidak ada Kontribusinya pada Negara". Secara langsung ya tapi ingat keberadaan ASN/PNS sekarang adalah turunan Pensiunan yang masih berupa makluk hidup dan perlu dipikirkan kelangsungan hidupnya demi tercapainya bunyi Pasal 33 UUD 1945, kami masih punya beban anak sekolah, biaya hidup dsb layaknya ASN yang aktif, lalu kepada siapa kami minta perimbangan hak penghasilan? Kalau karyawan masih pada pimpinan lagi-lagi juga Depnaker yang nota bene kepanjangan pemerintah, apalagi ASN/PNS aktif, lalu kalau beban hidup kami semakin tinggi akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada siapa kami mengadu? Totong wahai pimpinan yang bijaksana pikirkan kami orang tuamu ini, keberadaan ASN/PNS adalah kelanjutan kami para pensiunan/Werdatama, pensiunan yang kami terima semakin tidak bisa menguber daya beli kebutuhan hidup. Sedangkan ASN/PNS yang baru bisa menikmati Tukin yang mana perolehanya adalah jasa kami pensiunan diera lima tahuna sebelunya, dan kami yang menjadi bahan pertimbangan tidak merasakan betapa bermanfaatanya Tukin, lalu sekali lagi kepada siapa kami harus mengadu?

Masih lumayan gaji pensiunan PNS... Aq kerja bertaruh nyawa sebagai operator produksi di BUMN PT. Aneka Tambang selama 10 tahun saja, setelah pensiun tunda 15 tahun kemudian hanya dapat gaji pensiun 260 ribu sebulan...


EmoticonEmoticon