Ingin dapatkan berita terbaru Seputar PNS, Guru, CPNS, dan Lowongan kerja kementrian dan BUMN ?? add line official kami dengan klik link ini http://line.me/ti/p/%40wvu0732a terima kasih ^^

Assalamualaikum Wr Wb. Selamat malam bapak dan ibu PNS, Guru dan ASN lainnya sahabat pilahberita. Salam hangat dan berbahagia untuk kita semua. Pada malam hari ini kami hadir dengan berita bantahan dari kemenpan-rb terkait rasionalisasi PNS yg masyarakat kira adalah Pemecatan. Ayo sama-sama kita simak berita lengkapnya dibawah ini.

Rencana rasionalisasi sejuta PNS yg makin digencarkan pemerintah menuai banyak protes. Sebab, rasionalisasi diidentikkan dengan pemecatan alias PHK . Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membantah dengan keras.

"Perlu kami tegaskan di sini, tidak ada rencana PHK / pemecatan / dirumahkan bagi PNS. Istilah tsb dikembangkan oleh media. Yg benar adalah rencana  rasionalisasi PNS bagi PNS yg kualifikasi dan kompetensinya rendah, serta yg kinerja dan disiplinnya buruk sehingga mengganggu pelayanan publik," beber juru bicara KemenPAN-RB Herman Suryatman di Jakarta, Jumat (3/6).

Dia menambahkan, ‎rasionalisasi tsb merupakan bagian dari program percepatan penataan PNS. Selain itu juga wujud nyata Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 pada area perubahan SDM aparatur (Peraturan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2015).

Yakni untuk mewujudkan birokrasi yg bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yg berkualitas.
"Belanja pegawai dan pensiun/BPP pada APBN dan APBD 2015 mencapai Rp 707 triliun dari total belanja sebesar Rp 2.093 triliun atau 33,8 persen. Lebih besar dari belanja modal dan belanja barang jasa." ungkapnya.

Belanja pegawai dan pensiun/BPP ini, lanjutnya, setiap tahunnya cenderung terus meningkat. Sementara kinerja aparatur birokrasi cenderung lamban, disiplin rendah, serta kurang kompetitif di era globalisasi yg sejatinya membutuhkan aparatur berdaya saing tinggi.
Belanja pegawai pemerintah kabupaten/kota saat ini rata-rata lebih besar dari belanja publik. Ada sekitar 244 kabupaten / kota yg belanja pegawainya di atas 50 persen.

Oleh Karena itu, untuk memperbaiki perimbangan belanja pemerintah, khususnya daerah agar memiliki ruang fiskal yg lebih besar untuk belanja publik, alokasi belanja pegawai seharusnya diturunkan di kisaran 28 persen.

Demikian berita yang dapat kami bagikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like fanspage Facebook kami KUKUTIP dan add Official Line kami di link berikut http://line.me/ti/p/%40wvu0732a dan juga bagikan berita ini ke yang lain ya.. Terima kasih karena tetap setia bersama Pilahberita.



EmoticonEmoticon