Pilahberita.com - Selamat malam bapak dan ibu PNS seluruh indonesia. Salam Sejahtera untuk kita semua. Konsekuensi dari Undang-Undang ASN yang diterapkan pemerintah adalah berubahnya sistem penggajian yang selama ini sudah berjalan cukup lama. Berdasarkan Undang-Undang ASN tersebut, komponen penghasilan ASN terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.
Gaji pokok merupakan komponen penghasilan ASN yang besarnya sama dalam pangkat, golongan, dan masa kerja, tanpa memandang daerah/tempat ASN bekerja. ASN dengan pangkat, golongan, dan masa kerja yang sama, di manapun dia bekerja, di Jakarta, Papua, Maluku, Aceh, Jawa, di manapun, gaji pokoknya sama. Tidak ada perbedaan.
Sedangkan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan nilainya akan berbeda-beda tergantung di mana ASN bekerja dan di instansi mana ASN ditempatkan. Kedepannya, akan dibuat cluster-cluster untuk masalah ini dan cluster-cluster tersebut disusun berdasarkan rayon dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah, tingkat kemahalan, dan jumlah penduduk.
Jika RPP sistem penggajian sudah selesai paling lambat Desember 2015, maka ada kemungkinan sistem penggajian yang baru akan mulai diterapkan bulan Januari 2016, tetapi mungkin juga akan mulai diterapkan tahun 2017. Jadi, diterapkan tahun 2016 atau 2017, semuanya tergantung finalisasi dari RPP ini.
Sistem penggajian baru tersebut mengandung resiko yang harus diantisipasi. Resiko inilah yang masih dibahas oleh kementerian/lembaga terkait. Dengan adanya sistem penggajian baru ini, maka penghasilan dari ASN akan terus meningkat. Meningkatnya penghasilan ini pasti akan mempengaruhi APBN dan APBD. Untuk daerah dengan APBD yang besar seperti DKI Jakarta mungkin tidak ada masalah. Tetapi untuk daerah lain dengan APBD yang kecil, RPP penggajian yang baru dapat menimbulkan masalah dengan adanya kenaikan penghasilan ASN.
Selain masalah APBD, besarnya gaji yang berbeda-beda di tiap daerah juga akan meningkatkan kemungkinan permintaan pegawai yang pindah. Kemungkinan akan ada banyak PNS daerah dengan penghasilan kecil yang mengajukan pindah ke daerah lain yang penghasilannya lebih besar. Hal ini harus diantisipasi agar daerah yang ditinggal tidak kekurangan pegawai. Sudah manusiawi jika seorang ASN ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar.
Selain masalah penggajian, kabar gembira lainnya untuk PNS adalah adanya wacana jaminan kerja, jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian bagi ASN. Ketiga jaminan sosial tersebut sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (JSN). Dengan adanya UU JSN, seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan jaminan sosial, di samping BPJS.
sumber : cermati.com
Bagaimana menurut bapak dan ibu, berikan komentar di kolom komentar, terima kasih atas kunjungannya


EmoticonEmoticon