PilahBerita.com – Selamat Malam bapak dan ibu yang sedang beristirahat pada malam hari ini, redaksi Pilahberita.com kembali menyajikan informasi terbaru terkait PNS yang dikutip dari situs koran-sindo.com, silahkan di simak berita selengkapnya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengirimkan surat ke sejumlah instansi untuk memberhentikan 93.721 pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak melakukan registrasi dalam pendataan ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS). 

epala Biro Hukum BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, instansi tempat PNS tersebut berada yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan, sedangkan BKN hanya bisa memblokir administrasi para PNS. ”Kami juga masih menunggu instansi- instansi itu membuat pemberhentian,” katanya dalam siaran pers yang diterima kemarin. Pemblokiran tersebut berarti ditutupnya layanan kepegawaian oleh BKN. 

Dalam hal ini, 93.721 PNS tersebut tidak dapat menerima pemrosesan kenaikan pangkat, mutasi, dan hal-hal lain yang menyangkut urusan kepegawaian. Hal itu merupakan konsekuensi atas tidak adanya respons terhada pedaran yang dikeluarkan kepala BKN. 

Padahal, menurut Tumpak, e-PUPNS merupakan program nasional menuju terwujudnya basis data kepegawaian yang mutakhir, akurat, dan terpercaya. Dia belum bisa memastikan penyebab banyaknya PNS yang tidak melakukan registrasi. Instansi tempat PNS itu berada sedang mendalami persoalan itu, termasuk memastikan apakah yang bersangkutan masih aktif bekerja atau tidak.

”Kalau misalnya ternyata tidak ada orangnya dan gaji terus dikasih, kan menjadi sebuah temuan. Yang penting, kita minta laporan daerah kenapa mereka tidak registrasi,” imbuhnya. Jika ada komplain atas kebijakan ini, BKN akan melakukan pengecekan secara mendetail. Itusebabnya mereka masih terus menunggu perkembangan. Jika diketahui PNS yang bersangkutan memang malas maka akan diberhentikan. 

Namun, beberapa PNS pun sudah mengadu ke BKN bahwa dirinya sedang tugas belajar dan telah melakukan registrasi, tapi karena tidak memberikan data dukungan maka datanya diblokir. BKN akan mengecek apakah data PNS itu masih bisa dibuka atau tidak. Berdasarkan rekapitulasi data di Unit Pengolahan Data BKN, pada kondisi per 1 Februari 2016 terdata 4.460.126 PNS telah melakukan registrasi e-PUPNS atau 97,9% dari total PNS di Indonesia yang berjumlah 4.553.847 orang. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta BKN untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apalagi, sebuah kebijakan yang bersifat final seperti pemberhentian. ”Jangan terlalu cepat mengambil keputusan,” katanya. Sebelum mengambil langkah pemberhentian, BKN harus melakukan validasi. 

Tentu ada sebuah alasan yang membuat PNS tidak melakukan registrasi. ”Ini menyangkut masalah di daerah, masalah jarak, dan sosialisasi. Bisa jadi juga ada yang tidak paham,” paparnya.
sumber : koran-sindo.com
Demikian berita dan informasi yang dapat kami bagikan pada malam hari ini semoga bermanfaat.. tetap setia bersama PilahBerita.com

12 komentar

Biar lebih Sangar Judulnya Harusnya begini" Semua Pegawai Instansi Pemerintahan yang di gaji oleh Pemerintah yang Kinerjanya Buruk akan di pecat ".
Aku yakin Baik PNS, DPR, Kepolisian, TNI pasti sedikit banyaknya ada perubahan kinerja

Berikan kemudahan pns dalam regertrasi pns,apalagi daerahnya jauh dari jaringan internet,

Seorang PNS bisa dipecat kalau terlibat pidana atau melanggar aturan perundangan terkait. Tidak registrasi bukan sebuah pelanggaran yang berkonsekwensi pemecatan. Ada banyak faktor penghambatnya. Negeri ini negri hukum, sikap arogan penguasa tidak dibenarkan.

Bayak pns y ditugaskan di daerah pelosok y jauh dari kota, mereka pun u ambil gaji pun bisa titip, kl ambil sendiri harus makan waktu sampai berbulan bulan.

Sekarang ini banyak kecurangan terjadi,menyusul pemberkasan k2.bnyak yg siluman dimasukan.apalagi di kota palu

Kemungkinan hanya PNS fiktif yg tidak melakukan registrasi ulang

E-Pupns sebetulnya bagus. Tapi bukankah Evaluasi Absensi,SKP,Dan mutasi pegawai dan Capaian kinerja yang ada di database masing2 kementerian bisa untuk mewakili validitas pegawai. Seperti diketahui untuk daerah barat okelah, tapi untuk daerah timur yang kadang jaringan saja susah, dan arsip yang di butuhkan tidak di tempat kerja (di homebase) bukankah kurang efektif juga. Sekedar masukan

Beri kesempatan untuk registrasi ulang bgi PNS yg belum registrasi karna banyak faktor yg membuat keterlambatan data seperti keterbatasan pengetahuan IPTEK,Jaringan internet dan jarak tempuh yg jauh jg mempengaruhi

Apalagi banyak pegawai daerah yg gk bisa registrasi karna dihalangi pejabat pemdanya karena dianggap tidak pro bupatinya..situasi politik didaerah yg kadang mempengaruhi

Kami sangat mendukung kebijakan pemecatan yang akan dilakukan oleh BKN dengan catatan bahwa BKN harus menelusuri kenapa 93 ribu tidak melakukan pendataan e-pupns, karena ada proses e-pupns tidak hanya ditentukan oleh pns itu sendiri ada keterlibatan ,skpd, dan bkd dalam verifikasi dan pengimputan data data,jangan sampai kesalahan bukan dipnsnya, tapi pns yang harus menaggung akibatnya.

Pemerintah harus tegas dan laksanakan eksekusi...jangan dibilang "omong doang"..bagi tidak puas bisa tuntut d pengadilan..dan akan dikembalikan haknya bila benar alasannya tidak registrasi e-pupns.Demikian.


EmoticonEmoticon