Pilahberita.com – Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengaku kerap dibuat repot dengan banyaknya permintaan guru honorer yang ingin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Desakan itu bukan hanya sekali atau dua kali terjadi, namun sering kali. Bahkan dalam jumlah yang besar.
Padahal, ungkap Anies, yang berwenang mengangkat guru honorer adalah pemda setempat dan kepala sekolah terkait. Sebab, kepala sekolah tentu lebih tahu pengalaman dan kinerja guru yang bersangkutan.

Begitu juga pemda yang akan mengatur alokasi anggaran yang dimiliki. “Jadi ya seharusnya memintanya ke pemda dan kepala sekolah, bukan ke saya (Kemendikbud, red),” ungkap Anies di Jakarta, Senin (30/12). Selain itu, masalah yang muncul di daerah saat ini terait status pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) di bawah pemerintah provinsi (pemprov). Ada sejumlah daerah yang kurang setuju SMA dikelola pemprov. “bermacam-macam alasannya. Padahal kan ini bukan setuju atau tidak setuju. Tapi sudah perintah undang-undang,” terangnya.

Pengelolaan SMA atau SMK sederajat akan diambil alih Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi. Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Sehingga nantinya, masing-masing level pemerintahan memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam bidang pengembangan SDM. Pemerintah pusat akan mengelola pendidikan tinggi, provinsi mengelola pendidikan menengah, dan kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar SD dan SMP. Aturan tersebut akan berlaku 2016 mendatang. 
(Sumber: fajar)

Demikian berita dan informasi yg dapat redaksi Pilah Berita bagikan pada siang hari ini dan semoga bermanfaat. Jika berkenan mohon berikan komentar dan pendapatnya. Tetap setia bersama Pilahberita dan wassalam..

1 komentar:

ndang dianggkat to, wb honore 300 lho...,


EmoticonEmoticon