KEBIJAKAN BARU MENTERI YUDDY, STATUS PNS DAERAH AKAN DIHAPUS !!

Assalamualaikum  Wr. Wb. Selamat Siang dan selamat menjalankan aktifitas di hari yang cerah ini. Pilah Berita.com kali ini kembali hadir dengan berita terbaru seputar PNS yang redaksi Pilahberita.com kutip dari situs detik.com.  Berita ini kami bagikan khusus untuk bapak dan ibu yang berstatus PNS yang ada diseluruh indonesia. Pemerintah berencana meratakan standar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia. Sehingga nantinya tidak ada lagi status PNS pusat ataupun daerah.
"Pak Presiden Jokowi meminta supaya status pegawai negeri ini berlaku nasional. Jadi tidak ada lagi pegawai negeri daerah," imbuh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12/2015)
Landasan hukum disiapkan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang manajemen aparatur sipil negara. Sebagai turunan dari undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menteri Yuddy menilai konsep ini akan sangat membantu standar penilaian secara nasional. Di mana juga akan berpengaruh terhadap penentuan gaji dan tunjangan pegawai serta kenaikan jabatan.
"Konsekuensinya itu sebagai pemersatu nasional. Selain itu kemudian penilaian. Kinerja itu orientasinya bukan prosedur lagi tetapi hasil. Jadi setiap promosi harus memperhatikan rekam jejak dan capaian dari setiap orang yang akan dipromosikan," paparnya.
Selain itu, PNS juga tidak akan menetap di satu daerah. Ada peluang digeser dari satu daerah ke daerah lain?, termasuk dari pusat.
"Jadi dia pada jenjang tertentu, itu bisa mutasi ke berbagai wilayah," tegas Yuddy.
Pemerintah akan menetapkan sertifikasi untuk segala jabatan. Agar jabatan yang diisi oleh orang yang sesuai dengan kemampuannya.
"Untuk jabatan-jabatan apa pun di pusat atau daerah itu tidak boleh asal taruh, itu harus orang yang memiliki sertifikasi jabatan. Seperti di daerah misalnya orang guru agama menjadi kepala dinas pendidikan. Yang gitu-gitu itu tidak boleh. Jadi untuk ke depannya lembaga-lembaga pemerintah itu harus menyelenggarakan sekolah atau kursus yang memberikan sertifikasi kedinasan," tuturnya.
(Sumber : detik.com)
Jadi bagaimana pendapat bapak dan ibu dengan informasi diatas? Jika berkenan mohon beri komentar.
Demikian berita dan informasi terbaru seputar PNS yang dapat redaksi Pilah Berita.com bagikan pada siang hari ini. Nantikan berita selanjutnya dan tetap setia bersama Pilahberita.

Subscribe to receive free email updates:

22 Responses to "KEBIJAKAN BARU MENTERI YUDDY, STATUS PNS DAERAH AKAN DIHAPUS !!"

  1. Sangat setuju dengan program tersebut supaya ada pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah NKRI. semoga terwujud jangan hanya wacana saja.

    BalasHapus
  2. Ini akan bagus jika pgawai darah yang ingin di mutasi tdk bergantung pada kebijakan para Kepala Daerah lagi, tp hrus dri Pemerintah pusat.

    BalasHapus
  3. Terima Kasih kepada pemerintah pusat yang begitu perhatian dan terus berusaha mencari solusi yang terbaik untuk Negeri Tercinta "Nusantara". Kebijakan apapun yang akan dikeluarkan Pemerintah pusat, ada baiknya memperhatikan masing-masing kondisi daerah (dalam hal2 tertentu). Beban mengajar dan mendidik deorang guru di pulau Jawa, berbeda dengan guru yang mengajar di pegunungan Papua atau Kalimantan. Sekali2, Pa menteri menginap 3 malam untuk melihat lebih dekat, kemudian mengambil kebijakan. atas dasar laporan saja mungkin kurang cukup. demikian juga pada sektor2 pembangunan yang lain.

    BalasHapus
  4. Program/rencana boleh Brilian...Tapi yang paling duluan muncul adalah masalah pro kontra pasti terjadi

    BalasHapus
  5. Bagus.. asal penggajiannya juga sama

    BalasHapus
  6. Bagus jg tuh ide menpan rb..

    BalasHapus
  7. Bgus jg tuh, spy bs mutasi kmn2 & ssuai bidangnya tanpa biaya pngurusan sgla..

    BalasHapus
  8. Bagus justru kebijakan ini kenapa tdk dri dulu ? Namun demikian ya perhatikan juga bagi daerah yg nyata2 kekurangan Guru ! Jangan d pukul rata ! Guru yg kinerjanya bagus mohon d sebarkan dengan konsekuensinya d beri tunjangan yang bagus pula ! Itu bagus terutama daerah yg jumlah Gurunya banyak !

    BalasHapus
  9. Bagus Sangat Setuju sekali Jempol Buat Pak Jokowi, juga akan jadi penyemangat bagi pegawai yg berprestasi, contoh didaerah saya mau jadi Kepala Sekolah saja Harus punya duit banyak, jadi yg jadi kepala sekolah itu bukan yg berprestasi tapi yg banyak duit, kemudian saya menyarankan UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS yag ada di kecamatan sebaiknya dihapus.

    BalasHapus
  10. Bagus Sekali supaya mengurangi KKN

    BalasHapus
  11. Pemerintah ini sering buat kebijakan..tetapi tools nya ga jelas...itu yg membuat impelementasi gagal..
    Misal..promosi berdasarkan capaian kinerja..nah..ga mudah jg jika toolsnya yg a da ga dipake..malah sarat kepentingannn
    Tp kebijakn ini saya setuju..karna pns menjadi tidak terkotakan dalam NKRI dan menjunjungtinggi kebhinekaan...memperkecil egokedaerahaan

    BalasHapus
  12. Pemerintah ini sering buat kebijakan..tetapi tools nya ga jelas...itu yg membuat impelementasi gagal..
    Misal..promosi berdasarkan capaian kinerja..nah..ga mudah jg jika toolsnya yg a da ga dipake..malah sarat kepentingannn
    Tp kebijakn ini saya setuju..karna pns menjadi tidak terkotakan dalam NKRI dan menjunjungtinggi kebhinekaan...memperkecil egokedaerahaan

    BalasHapus
  13. sy stj sj,asalkan hal ini bnar2 disesuaikan dg kemampuan yg dimiliki pegawai tsb & bkn dilihat dr kedekatan pegawainya. tp bs ya,soalnya ngr kt msh anut cr spt ini.

    BalasHapus
  14. Moga aja ini ikhtiar yang menjanjikan perubahan yang lebih baik ke depan ...

    BalasHapus
  15. Setuju sekali, dengan begitu semoga tidak terjadi kesenjangan lagi antara pegawai yang bekerja di pusat dan daerah, karena semuanya dalam satu aturan dan biroksi yang sama.

    BalasHapus
  16. ada betulnya, boleh memberi sertifikasi jabatan agar tidak pindah profesi misalkan jurusan pendidikan tetap pendidkan karna itu sebuah legalitasnya agar jurusan lain yg bukan pendidkn tdk boleh ikut dalam satuan pendidikan karna itu berpengaruh dlm kberhasilan proses belajar apa lgi mengenai admin guru atau sekolah. namun alangkh baiknya sertifikat mengajar diberi setiap alumni yang lulus terkusus jalur jurusan pendidikan dari setiap kampus sebagai prasyarat ikut tes PNS supaya dapat di kontrol bahwa jalur pofesinya dimana tapi kalo untuk menghapus CPNS itu saya tidak setuju. itu salah pemerintah sejak awal bebas menerima sarjana dalam tes CPNS padahal profesi fokusnya beda sehingga keberhasilan dalam satuan pendidikan itu berbeda-beda dan tidak maksimal

    BalasHapus
  17. ada betulnya, boleh memberi sertifikasi jabatan agar tidak pindah profesi misalkan jurusan pendidikan tetap pendidkan karna itu sebuah legalitasnya agar jurusan lain yg bukan pendidkn tdk boleh ikut dalam satuan pendidikan karna itu berpengaruh dlm kberhasilan proses belajar apa lgi mengenai admin guru atau sekolah. namun alangkh baiknya sertifikat mengajar diberi setiap alumni yang lulus terkusus jalur jurusan pendidikan dari setiap kampus sebagai prasyarat ikut tes PNS supaya dapat di kontrol bahwa jalur pofesinya dimana tapi kalo untuk menghapus CPNS itu saya tidak setuju. itu salah pemerintah sejak awal bebas menerima sarjana dalam tes CPNS padahal profesi fokusnya beda sehingga keberhasilan dalam satuan pendidikan itu berbeda-beda dan tidak maksimal

    BalasHapus
  18. ada betulnya, boleh memberi sertifikasi jabatan agar tidak pindah profesi misalkan jurusan pendidikan tetap pendidkan karna itu sebuah legalitasnya agar jurusan lain yg bukan pendidkn tdk boleh ikut dalam satuan pendidikan karna itu berpengaruh dlm kberhasilan proses belajar apa lgi mengenai admin guru atau sekolah. namun alangkh baiknya sertifikat mengajar diberi setiap alumni yang lulus terkusus jalur jurusan pendidikan dari setiap kampus sebagai prasyarat ikut tes PNS supaya dapat di kontrol bahwa jalur pofesinya dimana tapi kalo untuk menghapus CPNS itu saya tidak setuju. itu salah pemerintah sejak awal bebas menerima sarjana dalam tes CPNS padahal profesi fokusnya beda sehingga keberhasilan dalam satuan pendidikan itu berbeda-beda dan tidak maksimal

    BalasHapus
  19. Ya, sangat setuju, sesuai komitmen di awal pada point bahwa pns siap ditempatkan di mana saja. Kemudian regulasinya jelas, DUK jelas sesuai keahlian dan profesional. Dan tidak neko-neko mengurus tunjangan.
    Semoga saja berjalan dengan baik, hingga maling kebingungan mencari lahan untuk mengisi perut keserakahannya dengan modus sebagai "kepala ...".

    BalasHapus