Like Fanspage Facebook kami untuk mendapatkan berita dan informasi terupdate secara otomatis di beranda facebook anda. Terima Kasih ^^
Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi bapak dan ibu sekalian. Salam hangat dan sejahtera untuk kita semuaSebelumnya sebagaimana yang kabarkan dimedia-media pemberitaan beberapa waktu yang lalu bahwa mulai tahun depan, beragam jenis tunjangan PNS akan dilebur menjadi dua jenis tunjangan saja. Skema baru ini diharapkan bisa memacu kinerja abdi negara.
Skenario baru penghasilan PNS itu tertuang dalam pasal 79 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa PNS berhak mendapatkan gaji dan tunjangan. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko.
Sedangkan tunjangan terdiri dari dua komponen atau jenis saja. Yakni tunjangan kinerja yang dibayarkan berdasarkan capaian kinerja. Kemudian tunjangan kemahalan yang mengacu indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Dengan skema ini, sudah tidak ada lagi aneka tunjangan seperti tunjangan beras, lauk-pauk, anak/istri, dan sejenisnya.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menuturkan, landasan teknis formulasi baru penggajian PNS itu ada dalam peraturan pemerintah (PP). “Sekarang PP-nya masih dibahas. Insyallah akhir tahun ini selesai,” katanya di Jakarta kemarin.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumedang itu menuturkan dia menjelaskan aneka tunjangan yang sebelumnya ada bakal dimasukkan kedalam komponen gaji. Dengan penggabungan ini, maka gaji yang akan diterima PNS bakal naik. Namun statusnya bukan gaji pokok, melainkan gaji secara keseluruhan.
Sedangkan tunjangan kinerja adalah tunjangan yang selama ini disebut tunjangan remunerasi. Herman mengatakan tunjangan kinerja ini nantinya bakal diterima berbeda-beda antara satu PNS dengan PNS lainnya. Sebab besaran tunjangan kinerja ini merujuk pada capaian kinerja masing-masing PNS.
Namun yang terbaru yang kami dapatkan kabar tidak mengenakan akan kembali diterima oleh seluruh PNS dikarenakan bahwa aturan gaji baru yang memperhitungkan tunjangan kemahalan, tidak bisa diimplementasikan tahun depan. Padahal dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan, turunan berupa PP salah satunya tentang gaji dan tunjangan harus diberlakukan minimal dua tahun sejak UU ditetapkan.
“PP Gaji dan Tunjangan tidak bisa? diberlakukan tahun depan. Sebab perlu persiapan alokasi anggaran dan lain-lain sehingga perlu ada masa transisinya,” kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja kepada JPNN, Minggu (6/9).
Pemberlakuan PP Gaji dan Tunjangan, diakui Setiawan, akan mengdokrak pendapatan PNS. Di mana, seorang pegawai golongan bawah bisa mendapatkan gaji sekitar Rp 5 juta. Ini lantaran komponen gaji sesuai PP baru, terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.
“Gaji PNS akan berbeda-beda tergantung wilayah. Semakin tinggi biaya hidup di daerah, makin tinggi juga gaji pegawainya karena didukung faktor tunjangan kemahalan,” terangnya.
Saat ini menurut mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat, RPP Gaji dan Tunjangan sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi. Dia optimis tahun ini RPP tersebut bisa ditetapkan, hanya saja waktu pemberlakuannya harus menunggu kesiapan keuangan negara.
(Sumber : www.jpnn.com)
Demikian berita dan informasi yang dapat Pilah Berita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika berkenan mohon berikan komentarnya. Atas perhatian dan kunjungannya kami ucapkan terima kasih.

2 komentar

Kalau di Daerah ada ketidak relahan pejabat eselon II (kepala SKPD) dan Wakil/Bupati karena Tunjangan diluar yg tidak resmi banyak sehingga tidak ada keinginan sistem pengganjian baru

terserahlah bagaimana pun bentuk pegajianya yang penting hidup sejahtera negara aman rakyatnya makmur sentosa.


EmoticonEmoticon