Like Fanspage Facebook kami untuk mendapatkan berita dan informasi terupdate secara otomatis di beranda facebook anda. Terima Kasih ^^
Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi bapak dan ibu sekalian. Salam hangat dan sejahtera untuk kita semua. Penataan ulang, pengetatan demi perbaikan kompetensi penerima tunjangan sertifikasi, PKG, PKB dan UKG, Banyak syarat yang nampak akan dibenahi kemdikbud nantinya untuk pemberian tunjangan sertifikasi kepada PTK yang berhak menerimanya atas dasar kinerja dan kompetensinya dan hal lain ideal nya seorang PTK dalam tupoksi nya, Syarat penerima tunjangan sertifikasi akan diperketat, kedepannya, hal ini tak lain dengan maksud memacu semangat meningkatkan kompetensi PTK penerima tunjangan sertifikasi pada hal mestinya seorang yang layak dikatakan profesional.
Selama ini tunjangan diberikan secara merata seperti pada berita yang lalu tunjangan sertifikasi diberikan atas dasar capaian prestasi
Jelasnya Guru berkompetensi rendah, bisa jadi akan dipotong atau bahkan tak dibayarkan tunjangan sertifikasinya seperti berita yang kami lansir dari JPPN.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menyiapkan beberapa skenario dalam penentuan tunjangan profesi guru (TPG). Salah satu skema yang disiapkan adalah dengan tahapan uji kompetensi.
“Ada tiga komponen yang akan kami ukur yaitu penilaian kinerja guru (PKG), pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), dan uji kompetensi guru (UKG),” kata Plh Kepala Subdirektorat Program Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Tagor Alamansyah, Kamis (25/6).
Di awal tahun, lanjutnya, guru akan dinilai kompetensinya melalui UKG. Jika kompetensinya kurang, guruharus ke PKB. Setelah masuk PKB, kompetensi guru akan kembali diukur.
“Bagi guru yang memiliki peningkatan akan dihargai dengan kenaikan jenjang karir. Namun jika tidak, guru harus menyisihkan sebagian TPG yang diperolehnya untuk peningkatan kompetensi,” bebernya.
Dalam skema Kemdikbud, pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dilakukan berjenjang. PKB gurupertama (golongan IIIa-IIIb) fokus pada pengembangan diri sendiri, PKB guru muda (golongan IIIc-IIId) fokus pada pengembangan siswa, PKB guru madya (golongan IVa, IVb, IVc) fokus pada pengembangan sekolah. Dan PKB guru utama (golongan IVd-IVe) fokus pada pengembangan profesi.
Selain peningkatan kompetensi melalui PKB, Tagor mengungkapkan keberadaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan kelompok kerja guru (KKG) bisa digunakan sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi guru. Lewat KKG atau MGMP, guru bisa memanfaatkan TPG yang diperolehnya untuk meningkatkan kompetensi.
“Dengan pengukuran seperti ini, tunjangan guru bukan lagi menjadi hak, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan guru. Artinya dengan TPG yang diberikan tersebut guru harus mampu mengembangkan kompetensi diri. Jika tidak, tunjangan tersebut akan dihentikan,” pungkasnya.
(dilansir dari situs : kkgjaro.blogspot.com )
Demikian berita dan informasi yang dapat Pilah Berita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika berkenan mohon berikan komentarnya. Atas perhatian dan kunjungannya kami ucapkan terima kasih.

8 komentar

Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

Silahkan saja diberlakukan skenario apapun untuk kami para guru, toh kami tidak bisa melakukan aksi apapun untuk menolaknya. Profesi ini pilihan hidup kami, tidak peduli ada tunjangan profesi ataupun tidak. Dulu ketika kami dihina sebagai pahlawan tanpa tanda jasapun kami tetap menjadi guru. Jika tunjangan profesi kami ini memberatkan pemerintah, sehingga pemerintah selalu mencari cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkannya, silahkan saja. Undang-undang memang dibuat untuk dilanggar, sehingga tunjangan profesi yang seharusnya hanya bersyarat: guru mengajar 24 jam pelajaran sesuai sertifikat pendidiknya, harus ditambah dengan syarat lain yang sebisa mungkin memberatkan para guru.
Saya tidak tahu apakah tunjangan profesi yang diberikan kepada profesi-profesi lain selain guru juga selalu diungkit-ungkit seperti ini oleh pemerintah. Kalau Kemendikbud sendiri tidak berkenan memperjuangkan kami para guru, silahkan saja. Trima kasih.

Silahkan saja diberlakukan skenario apapun untuk kami para guru, toh kami tidak bisa melakukan aksi apapun untuk menolaknya. Profesi ini pilihan hidup kami, tidak peduli ada tunjangan profesi ataupun tidak. Dulu ketika kami dihina sebagai pahlawan tanpa tanda jasapun kami tetap menjadi guru. Jika tunjangan profesi kami ini memberatkan pemerintah, sehingga pemerintah selalu mencari cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkannya, silahkan saja. Undang-undang memang dibuat untuk dilanggar, sehingga tunjangan profesi yang seharusnya hanya bersyarat: guru mengajar 24 jam pelajaran sesuai sertifikat pendidiknya, harus ditambah dengan syarat lain yang sebisa mungkin memberatkan para guru.
Saya tidak tahu apakah tunjangan profesi yang diberikan kepada profesi-profesi lain selain guru juga selalu diungkit-ungkit seperti ini oleh pemerintah. Kalau Kemendikbud sendiri tidak berkenan memperjuangkan kami para guru, silahkan saja. Trima kasih.

Sekalian bapak2 sj yg kdi guru, anda kedengaran hebat semua,,serendah2nya mutu guru, tpi itu yg jadikan anda menteri, professor, jenderal, jgm krn sdh bergelar panjang..selalu memandang guru yg ngk bermutu, pantas aja yg buat kebijakan ini semua ngk bermutu..

Mengapa Guru menjadi Objek teruuuuuus...... ????? Setinggi gelar apapun dan jabatan apapun tidak akan berguna tanpa adanya guru. Kalau Pak menteri berawal guru saya yakin akan memperhatikan guru, begitu juga pak jokowi ...!!!! Tolong jangan dipojokkan terus guru Kuwaaaaallaaaaat

Bapak2 yang punya kebijakan, cobalah sesekali turun mengajar di pulau2 kecil. Mungkin saja bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan..pak kami para guru bukan pengemis yang klu di beri lebih pemberinya sakit hati/tidk iklas. Sekalian sj pendidikan mulai dari SD, SMP DAN SMA di hilangkan biar tidak ada pengeluaran pemerintah untuk membayar guru.

dulu kampanye jokowi mau menghilangkan sertifikasi berarti benar, hanya dalil yang digunakan sekarang ini tunggu tgl 1 januari 2016, Indonesia yang jelas belum merdeka masih dijajah oleh bangsanya sendiri terutama pemerintah khusus mendikbud

silahkan kami guru Indonesia PGRI diancam terus menerus untuk tidak diberi tunjangan sertifikasi dg dalil dalil yang tidak rasional, kami pun akan mengadakan demo besar-besaran disetiap sudut daerah-daerah nya masing masing. kami paling tidak takut dengan pemerintahan sekarang yang katanya transparan tapi banyak korup, nyatanya dimedia masa selalu muncul koruptor2 baru.


EmoticonEmoticon