Like Fanspage Facebook kami untuk mendapatkan berita dan informasi terupdate secara otomatis di beranda facebook anda. Terima Kasih ^^
Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam bapak dan ibu sekalian. Salam hangat dan sejahtera untuk kita semua. Fatwa haram BPJS Kesehatan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa jika BPJS Kesehatan haram, berarti Asuransi, Askes (sekarang BPJS), serta Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) yang selama ini dinikmati pegawai negeri sipil (PNS) juga haram.
Anggapan itu bukan tanpa alasan. Sebab, pengelolaan BPJS Kesehatan sama saja dengan pengelolaan Asuransi Konvensional, Askes, dan Taspen. Artinya, jika MUI keluarkan fatwa haram BPJS Kesehatan, maka Asuran Konvensional dan Taspen juga seharusnya difatwakan haram.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis mengatakan, pada prinsipnya, Asuransi Konvensional, Askes, dan Taspen sama dengan BPJS Kesehatan. Namun, Asuransi Konvensional dan Taspen belum difatwakan haram oleh MUI. Hanya BPJS Kesehatan yang sudah difatwakan haram.
Menurut KH Cholil Nafis, MUI mengeluarkan fatwa haram BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pengkajian dan masukan dari sejumlah masyarakat. Mereka menganggap sistem yang diterapkan BPJS Kesehatan tidak berdasarkan syariah.
“BPJS ini kan paling banyak pesertanya. Banyak masukan ke MUI yang meminta agar difasilitasi dan disiapkan BPJS Kesehatan berdasarkan syariah. Nah, ini tugas BPJS, silakan fasilitasi pesertanya yang ingin menggunakan BPJS berbasis syariah,” ujar KH Cholil Nafis saat tampil menjadi narasumber di TV One membahas polemik fatwa haram BPJS Kesehatan, Rabu (29/7) malam.
Saat ditanya mengapa Asuransi Konvensional dan Taspen tidak difatwakan haram oleh MUI, padahal sistem pengelolaannya sama saja dengan BPJS Kesehatan, Cholil mengatakan bahwa hanya peserta BPJS yang paling banyak mendapat perhatian publik.
“Ada yang memberi masukan juga (asuransi dan taspen), tetapi yang paling banyak adalah peserta BPJS. Karena itu, hanya BPJS Kesehatan yang difatwakan haram,” pungkas Cholil.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Ma’ruf menyebutkan unsur yang menjadikan BPJS Kesehatan itu tak sesuai syariah adalah bunga.
“Ya menggunakan bunga, indikatornya bunga,” kata Kiai Ma’ruf Amin.
Saat ditanya apakah BPJS Kesehatan yang sekarang ini dijalankan harus dihentikan, Kiai Ma’ruf menjawab solusinya harus segera dibuat BPJS Kesehatan yang syariah.
“Harus dibuat yang syariah. Harus ada BPJS yang syariah, yang diloloskan (syarat-syaratnya) secara syariah,” jelasnya.
Dalam posisi ini, lanjutnya, MUI akan ikut menjalankan perannya membantu pemerintah menelurkan BPJS Kesehatan beserta produk-produknya yang sesuai dengan syariah.
“Ya nanti kan dibuat bersama dengan produknya yang syariahnya, sesuai fatwa MUI,” pungkasnya.
(one) (Sumber : http://pojoksatu.id/)
Demikian berita dan informasi yang dapat Pilah Berita sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika berkenan mohon berikan komentarnya. Atas perhatian dan kunjungannya kami ucapkan terima kasih.


EmoticonEmoticon