Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam rekan-rekan guru semua yang berbahagia, malam ini PILAH BERITA akan membagikan informasi mengenai Honorer Diminta Tak Nuntut PNS, FPGH Protes. Seperti apa beritanya? Silahkan rekan-rekan guru baca dibawah ini...
Ketua FPGH Kabupaten Bandung Ahmad Luthfi mengatakan, selama ini beban pekerjaan PNS lebih banyak diselesaikan oleh para honorer. Itu artinya, PNS tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga, tidak benar jika ada anggapan beban kerja tenaga honorer itu lebih ringan ketimbang PNS.
Bahkan, di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada beberapa pekerjaan yang justru dipercayakan kepada honorer. “Tolong kalau mengeluarkan pernyataan itu lebih bijaksana lah. Kerja tenaga honorer itu berat dan sebagian besarnya itu dilakukan dengan penuh keikhlasan,” kata Ahmad, Rabu (29/4/15).
Menurutnya, kata dia, pernyataan bupati itu melukai perasaan para tenaga honorer, baik di lingkup pendidikan maupun di OPD lainnya. Karena, menurut dia, keinginan penyetaraan upah dengan PNS atau paling tidak sama dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang berlaku, itu adalah hal yang wajar. Termasuk keinginan bisa diangkat menjadi PNS.
“Rasanya itu keinginan yang wajar. Kami ini tenaga honorer sekolah saja, setiap bulan hanya menerima upah sebesar Rp 450 ribu. Saya sekeluarga makan beras raskin, anak-anak kami juga perlu pemenuhan gizi seimbang dan lainnya. Apa kami para tenaga honorer itu tidak boleh menuntut hidup sejahtera,” ujarnya.
Pernyataan tersebut, lanjut Ahmad, mengindikasikan jika bupati ingin menghapuskan tenaga honorer. Padahal, kata dia, jika saja bupati memahami aturan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 tahun 2012, disebutkan jika seorang tenaga honorer tidak lulus menjadi PNS, maka yang bersangkutan otomatis menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT). Itu disahkan oleh Pemerintah Pusat dan harus diakomodir oleh Pemerintah Daerah.
“Tapi sayangnya pernyataannya itu seperti tidak tahu peraturan saja. Apalagi di Kab Bandung saat ini keluar aturan jika gaji untuk honorer di sekolah itu tidak boleh lebih 20% dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini lebih memberatkan untuk kami. Padahal kalau PNS kan selain mendapat gaji pokok, mereka juga dapat berbagai tunjangan,” katanya.
Salah seorang tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung, turut menyesalkan.
“Kewajiban kami juga sama dengan PNS, seperti kalau telat absen satu menit saja upah kami yang tidak seberapa itu dipotong. Belum lagi banyak pekerjaan yang dibebankan kepada kami. Padahal seharusnya dikerjakan oleh PNS,” ujarnya.
Meskipun sangat sulit menyetarakan upah dan mengangkat jadi PNS, paling tidak, dalam pernyataannya itu bupati bisa lebih bijaksana.
“Paling tidak jaga dong perasaan kami yang telah mengabdi bertahun-tahun di sini. Meskipun upah kecil kami tetap bertahan karena ini juga bagian dari pengabdian kami terhadap negara. Dan rasanya wajar dong kalau kami ada keinginan mendapatkan upah yang layak dan bisa menjadi PNS seperti yang lain,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Bandung Dadang M Naser meminta kepada para tenaga honorer di Kabupaten Bandung tidak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi jika menuntut penyetaraan upah setara UMK, lebih baik mereka bekerja di tempat lain.
“Seperti guru honorer itu beda jangan dikomparasikan dengan pegawai lain. Beban pekerjaan dan lainnya juga beda. Saya juga sering menerima tuntutan. Yah sudah silakan jadi pegawai pabrik saja jangan jadi pegawai di sini. Karena memang tidak mampu untuk itu,” kata Dadang M Naser.
(dilansir dari situs : http://www.inilahkoran.com/ )
Demikian berita dan informasi yang dapat PILAH BERITA berikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, sekian dan terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu guru semua, salam edukasi !!


EmoticonEmoticon