Selamat malam Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Kabar tidak menyenangkan kembali menimpa saudara kita guru honorer. Kabarnya tahun ini alokasi dana BOS  untuk penggajian guru honorer akan di hentikan secara bertahap. Bagaimana berita nya? simak selengkapnya dibawah ini.................

Pemerintah berencana menghapus alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer. Rencana penghapusan tersebut akan dilakukan secara bertahap Kebijakan tersebut akan dilakukan mulai tahun ini dengan cara  mengurangi alokasinya dari 20% menjadi 15%.

Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah meminta ke Kemendikbud untuk mengatur kembali alokasi dana BOS. Dua instansi pemerintah ini pun mewacanakan untuk menghapus alokasi BOS untuk gaji guru honorer.  Menurut dia, pos penggunaan anggaran operasional sekolah itu dalam waktu dekat akan ditertibkan. ”Yang namanya BOS itu nanti akan diarahkan untuk kepentingan siswa saja. Posnya tidak lagi untuk gaji guru honorer,” katanya seusai rapat dengar pendapat (RDP) Kemendikbud, Kemenristek Dikti, dan LPDP dengan Komisi X DPR di ruang Komisi X DPR kemarin.

Hamid menjelaskan, sesuai namanya, BOS itu memang hanya untuk kegiatan siswa semata dari kegiatan pembelajaran hingga kegiatan kesiswaan. Kesejahteraan guru honorer itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran gaji melalui APBD masing-masing. Plt Sekjen Kemendikbud ini mengungkapkan, sejak 2001 melalui otonomi daerah pemerintah daerah harusnya sudah memberikan kesejahteraan bagi guru honorer. Selain itu, pemerintah sudah memberikan kesejahteraan melalui tunjangan baik tunjangan fungsional maupun khusus.

Alasan lain BOS tidak boleh digunakan untuk gaji guru honorer, karena sesuai fakta bahwa pengangkatan guru honorer pun dilakukan langsung oleh daerah, bukan oleh pusat. Adapun Kemendikbud, melalui dana BOS itu, hanya membantu. ”Kita (Kemendikbud) ini kan hanya membantu. Masa sekarang dituntut menjadi kewajiban? Tolonglah itu pemerintah daerah mulai melaksanakan kewajibannya,” ungkap Hamid.

Hamid menuturkan, realisasi penghapusan alokasi BOS untuk gaji guru honorer memang belum sepenuh dilaksanakan. Sebab, pemerintah harus melihat kembali kekuatan fiskal pusat dan daerah. Akan tetapi, ujar Hamid, pembahasan lintas kementerian akan digencarkan untuk realisasi tersebut. Hal ini akan terus diupayakan mengingat BOS harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan siswa.

( dilansir dari situs : http://www.koran-sindo.com/ )

Demikian berita dan informasi yang dapat PILAH BERITA sampaikan, semoga selalu bermanfaat bagi kita semua. Jika berkenan mohon dikomentari ya... jangan lupa like fanspage kami.. sampai jumpa... :)

1 komentar:

males banget guru honor yayasan di sekolah swasta ga ada yang menyentuh ga yayasan,ga pemda, ga menteri ga juga penulis berita ini. kemana kita guru sekolah swasta mau ngadu yang jelas jelas standar upah per jam mengajarnya saja ga jelas.asal tau saja ya hai para penentu kebijakan masih ribuan guru sekolah swasta dinegeri ini hanya diupahin dibawah 500 rb/bulan oleh pihak yayasan dengan beban jam ngajar 20 jtm seminggu. weleh weleh .tolong dong buat juga standarisasi pengupahan perjam tatapmuka yang adil dan memaksa agar pemilik yayasan sekolah swasta mau tertib menggaji guru-gurunya


EmoticonEmoticon